Implementasi Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD) Sekolah Dasar Melalui Proses Pembelajaran

Tingkat satuan pendidikan yang dianggap sebagai dasar pendidikan adalah sekolah dasar. Di sekolah dasar, peserta didik mengalami proses pendidikan dan pembelajaran. Secara umum, pengertian sekolah dasar adalah institusi pendidikan yang menyelenggaran proses pendidikan dasar dan mendasari proses pendidikan selanjutnya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 BAB III pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik agar dapat mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, anggota umat manusia, dan mempersiapkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu pendidikan menengah.

Dalam mencapai tujuan pendidikan dasar tersebut, tentu perlu adanya bantuan dan/atau bimbingan dari guru dan orang tua. Senada dengan Prayitno (1999) yang menjelaskan bahwa:

Bimbingan merupakan proses pemberikan bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 3 Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya yang membedakan guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK/Konselor. Merujuk pada posisi dan tugasnya, ternyata kehadiran guru BK di SD tidak ditemukan posisi strukturalnya serta tidak ditemukan ada SD Negeri yang memiliki guru BK (konselor) khusus. Bahkan, kehadiran guru BK di SD Negeri tidak dipahami oleh personil guru di SD, baik dilihat dari kebutuhan maupun aturan keberadaannya. Padahal pada Permendikbud 111 pasal 10 secara eksplisit dikatakan bahwa penyelenggaraan layanan BK pada jenjang SD/MI atau sederajat dilakukan oleh Konselor atau guru BK.

Atas dasar uraian di atas, maka tugas dan fungsi guru BK di SD ditangani oleh guru kelas. Dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006 telah dirumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dicapai peserta didik, melalui proses pembelajaran berbagai mata pelajaran. Cukup disesalkan dalam Permendikbud tersebut sama sekali tidak memuat SK yang dicapai peserta didik melalui pelayanan BK. Oleh karena itu, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) mengambil inisiatif untuk merumuskan SK yang harus dicapai oleh peserta didik mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Dengan tujuan agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan Depdiknas dalam menentukan kebijakan Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Indonesia.

Dalam konteks Bimbingan dan Konseling standar Kompetensi ini dikenal dengan istilah Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD) yang di dalamnya mencakup sepuluh aspek perkembangan individu/siswa SD, yaitu 1) landasan hidup religius; 2) landasan perilaku etis; 3) kematangan emosi; 4) kematangan intelektual; 5) kesadaran tanggung jawab sosial; 6) kesadaran gender; 7) pengembangan diri; 8) perilaku kewirausahaan; 9) wawasan dan kesiapan karier; dan 10) kematangan hubungan dengan teman sebaya (Kemdikbud, 2018: 16). Kesepuluh aspek perkembangan tersebut dapat dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru kelas baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Sehingga melalui kajian ini, diharapkan seorang guru mampu merancang pembelajaran yang memuat kompetensi kemandirian di sekolah dasar baik di kelas rendah maupun tinggi. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.